Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional mulai menunjukkan jejak anggaran yang signifikan. Berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), program ini telah menyerap dana sebesar Rp 3 triliun hanya dalam kurun waktu tiga bulan.
Apa Itu Program MBG?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung pertumbuhan generasi muda yang sehat dan cerdas.
Rincian Pengeluaran MBG Menurut Kemenkeu
Dalam laporan Kemenkeu yang dirilis pada Mei 2025, anggaran sebesar Rp 3 triliun tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya:
- Pengadaan bahan makanan dan logistik distribusi.
- Gaji dan honorarium petugas pelaksana di lapangan.
- Penyuluhan gizi kepada siswa dan orang tua.
- Pengawasan dan monitoring pelaksanaan program.
Laporan ini juga mencatat bahwa dana tersebut tersebar ke lebih dari 100 kabupaten/kota sebagai bagian dari uji coba tahap awal.
Respons Publik dan Pemerhati Kebijakan
Respons terhadap laporan ini beragam. Di satu sisi, banyak pihak memuji keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitas dan transparansi penggunaan dana sebesar itu.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kebijakan Publik Nusantara, Dr. Indah Pratiwi, “Program ini mulia, tapi penggunaan anggaran sebesar Rp 3 triliun dalam waktu yang singkat perlu dikawal ketat agar benar-benar tepat sasaran.”
Dampak Terhadap APBN dan Proyeksi Selanjutnya
Dengan belanja sebesar Rp 3 triliun dalam tiga bulan, program MBG berpotensi menyedot anggaran hingga Rp 12 triliun dalam satu tahun jika tidak ada efisiensi. Ini tentu menjadi perhatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika dikaitkan dengan target defisit anggaran dan prioritas pembiayaan lainnya.
Pemerintah sendiri menyatakan akan melakukan evaluasi berkala dan membuka ruang partisipasi publik untuk memantau jalannya program.
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah progresif yang berpotensi membawa dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, transparansi dan efisiensi dalam penggunaannya harus terus dijaga. Laporan Kemenkeu yang menyebut pengeluaran Rp 3 triliun dalam tiga bulan menjadi cermin awal untuk evaluasi dan perbaikan ke depan.